Fereshti ND (Dosen MSDM dan Kewirausahaan di UMS Solo)
http://www.republika.co.id
Dalam pembukaan Pameran Inacraft ke-11 di JCC pada 21 april 2009 lalu, Presiden SBY mengampanyekan cinta produk dalam negeri dan secara resmi meluncurkan logo ‘100 Persen Cinta Indonesia’. Kampanye ini secara tak langsung adalah implementasi dari Inpres No 2 Tahun 2009 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri atau P3DN yang berlaku efektif pada Maret 2009 dan diharapkan menjadi stimulus untuk meningkatkan aspek cinta produk dalam negeri. Selain itu, mata rantai dari kebijakan ini dan ‘100 Persen Cinta Indonesia’ adalah meningkatkan produksi dalam negeri, berputarnya roda ekonomi, memacu kewirausahaan, terserapnya tenaga kerja, dan secara tak langsung mereduksi kemiskinan, termasuk meminimalisasi kemungkinan PHK massal, seperti yang terjadi di semester akhir tahun 2008 lalu. Yang justru menjadi pertanyaan suksesnya implementasi kebijakan ini sangatlah butuh keteladanan para petinggi dan utamanya masyarakat lapis atas yang selama ini selalu terkesima dengan produk made in asing.

Andai semua petinggi dan masyarakat lapis atas setuju atas inpres tersebut dan berhasil diterapkan untuk ‘100 Persen Cinta Indonesia’, tentu banyak mata rantai yang signifikan memengaruhi aspek industri terkait, yaitu mulai dari hulu ke hilir. Mengapa muncul pertanyaan andai? Tentu, kita paham bahwa slogan ACI atau Aku Cinta produk-produk buatan Indonesia sebenarnya telah lama digulirkan. Bahkan, di pemerintahan Soeharto, salah satu putrinya, yaitu Mbak Tutut, juga pernah sangat getol berseru untuk mencintai produk made in sendiri.

Produk lokal vs kualitas global
Ironisnya, kita terlalu banyak membuat slogan, kampanye, dan seruan atau fatwa yang akhirnya hanya menjadi pemanis bibir tanpa tindakan konkret. Kasus terbaru, misalnya, tentang fatwa haram MUI tentang rokok dan golput yang ternyata justru memicu cibiran dari publik. Oleh karena itu, bukan tak mungkin, inpres ini dan juga kampanye ‘100 Persen Cinta Indonesia’ juga akan menjadi sekadar seruan semata tanpa action konkret. Produk lokal tetap saja terpuruk, sementara petinggi dan masyarakat lapis atas tetap saja bangga dengan atribut produk made in asing.

Sekali lagi, andai saja inpres ini dan kampanye ‘100 Persen Cinta Indonesia’ diterapkan dengan benar, tentu muaranya akan memberikan dampak makro bagi semua, termasuk juga keterkaitannya dengan pengembangan industri kreatif yang saat ini juga sedang gencar digalakkan pemerintah. Selain itu, implementasi inpres ini dan juga kampanye ‘100 Persen Cinta Indonesia’ juga diharapkan bisa menyerap tenaga kerja yang dalam semester akhir 2008 dan triwulan pertama 2009 banyak terjadi PHK massal. Bahkan, action secara konkret dari inpres ini dan kampanye ‘100 Persen Cinta Indonesia’ nantinya juga akan meningkatkan penumbuhkembangan sektor informal. Bagi era otda, tentu hal ini akan bermanfaat untuk menggerakkan sektor riil. Selain itu, dampak lanjutan benang merah dari inpres ini dan kampanye ‘100 Persen Cinta Indonesia’ adalah terciptanya produk unggulan setiap daerah atau istilahnya one village, one product.

Bisa disimpulkan, inpres ini dan kampanye ‘100 Persen Cinta Indonesia’ sangatlah lekat dengan penumbuhkembangan industri kreatif yang kini semakin banyak dilirik. Perkembangan industri kreatif di dunia kini signifikan dengan fenomena tentang SOHO atau small office, home office. Secara eksplisit, definisi industri kreatif adalah industri yang mengacu proses pemanfaatan kreativitas, keterampilan, dan bakat untuk menciptakan kesejahteraan, lapangan kerja dengan menghasilkan, serta mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Ekplorasi terhadap industri kreatif sangat lekat dengan nilai jual produk-produk lokal dan ini sangat representatif untuk menjabarkan peran penting dari inpres itu dan kampanye ‘100 Persen Cinta Indonesia’. Yang pasti, implementasi itu semua sangat membutuhkan SDM yang kreatif, mandiri, ulet, berprinsip smart working, dan juga sadar terhadap tuntutan untuk survive di era kompetisi global.

Departemen perdagangan menegaskan bahwa indikator untuk melihat keberhasilan dari industri kreatif ada tiga. Pertama, berbasis nilai PDB yang terdiri atas nilai tambah bruto industri kreatif, persentase terhadap PDB, dan pertumbuhan tahunan nilai tambah bruto. Kedua, berbasis ketenagakerjaan yang terdiri atas jumlah tenaga kerja, persentase jumlah tenaga kerja, pertumbuhan jumlah tenaga kerja, dan produktivitas tenaga kerja. Ketiga, berbasis aktivitas perusahaan yang terdiri atas jumlah perusahaan dan nilai ekspor (jika sudah melakukan ekspor). Relevan dengan industri kreatif, pemerintah kini menyiapkan rancangan pengembangan industri kreatif dalam tiga tahap, yakni jangka pendek (2008-2009), jangka menengah (2009-2015), dan jangka panjang (2009-2025).

Ada dua cara membangun desain industri yang komprehensif terkait penerapan inpres ini dan juga kampanye ‘100 Persen Cinta Indonesia’. Pertama, strategi makro meliputi perbaikan iklim politik untuk dapat menciptakan iklim usaha yang kompetitif, penetapan regulasi, restrukturisasi perbankan, proteksi secara terbatas, promosi ekspor, serta perbaikan masalah perburuhan dan infrastruktur. Kedua, strategi mikro yang terdiri atas penerapan standar kualitas tinggi, penerapan prinsip-prinsip manajemen modern secara komprehensif-konsisten, pembentukan lembaga riset–pengembangan yang meliputi peningkatan inovasi produk, serta pengembangan merek sendiri.

Mata rantai inpres ini dan kampanye ‘100 Persen Cinta Indonesia’ tidak hanya meningkatkan ekspor bagi devisa, tapi dapat juga memacu PAD melalui eksplorasi sumber penerimaan potensial akibat berkembangnya SOHO, industri kreatif, dan kesadaran kecintaan atas produk lokal. Selain itu, implementasi dalam penyerapan tenaga kerja tentu tidak bisa terabaikan karena industri produk lokal biasanya cenderung padat karya.

(-)