Banjarmasin, BARITO
Tapal batas Kabupaten Tanah Bumbu dengan Kabupaten Banjar yang paling krusial persoalannya adalah diselesaikan secara integral. Maksudnya bukan hanya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), tetapi juga harus difasilitasi oleh Gubernur.
“Namun bukan dari Surat Keputusan (SK) gubernur, melainkan hanya tim penyelesaian tapal batas daerah. Diharapkan penuntasannya menjadi prioritas pada tahun 2009 nanti,” sebut Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Ibnu Sina.
Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, target tapal batas ini harus selesai pada tahun 2010. Dengan jumlah 26 trayek batas dan 1000 titik batas, dan panjangnya hampir 1200 Km.
Namun ingatnya, kepada pihak Pemkab Tanbu supaya menjadikan sengketa tapal batas ini dijadikan prioritas tyahun 2009 nanti. Karena akan merugikan masyarakat setempat, sementara pemerintah sendiri tidak rugi apapun.
“Sengketa itu bukan merugikan pemerintah daerah, melainkan masyarakat setempat,”ingat Ibnu Sina, Selasa (16/12). Menurutnya, selama ini masyarakat menjadi resah, akibatnya pelayanan publik jadi terganggu. Akibat provokasi pejabat terkait akhirnya masyarakat menjadi khawatir dan terjadi pro kontra.
Dia mengakui, untuk tapal batas Tanbu-Banjar memang bukan prioritas untuk diselesaikan oleh provinsi Kalsel tahun 2008 ini. Karena sejak awal yang target ada lima tapal batas tadi yang dikerjakan dulu. Diantaranya Tabalong-Balangan, HSU-Balangan, Banjarmasin-Batola, Banjarmasin-Banjar, Banjarmasin-Banjarbaru.
Untuk itu ungkapnya, rencananya tahun 2009 nanti ada tujuh trayek.Kemudian tahun 2010 akan diselesaikan sebanyak delapan proyek. “Jadi totalnya ada 26 trayek yang mesti diselesaikan oleh tim tapal batas,”sebut Ibnu.
Di mengatakan, anggaran untuk menyelesaikan tapal batas di Kalsel sudah dialokasikan sampai dengan pembuatan patoknya Rp400juta pada tahun 2008 ini. Sampai akhir tahun diharapkan target 100 persen sudah selesai pada tahun tutup buku, dari 5 tapal batas yang mesti dituntaskan.
Penggunaan dana itu juga dipakai untuk operasional dan pelacakan. Sementara tahun 2009 juga sudah ada dialokasikan, yakni sekitar Rp700juta. Sedangkan sebelumnya pada tahun 2007 lalu, provinsi pihaknya sudah mensupport habis-habisan sekitar Rp1,5 miliar.
Hal itupun bebernya tidak ada yang terealiasasi, meskipun ada satu tapal batas yang selesai yakni Balangan dan HST. Namun kedua ini tidak ada persoalan yang krusial seperti Tanbu-Banjar. Hal ini terjadi karena pihak Biro pemerintahan Kalsel belum ada ahlinya dan kurangnya tenaga lapangan.
Politisi muda ini menerangkan, sebetulnya ada tahapan yang harus dilalui sesuai Peraturan Mendagri No 1 Tahun 2006, tentang pedoman dan penegasan batas daerah. Pertama penelitian dokumen, kemudian pelacakan, hingga peta dan penetapan SK mendagri.
“Jadi yang menetapkan batas daerah itu adalah dari Mendagri,” tegasnya. Sedangkan gubernur hanya memfasilitasi. Untuk penetapan peta juga dari depdagri. Namun sayangnya selama ini pihak tim itu tak pernah turun ke lapangan.
http://www.barito-post.com