Istilah Good Governance atau Tata Pemerintahan yang Baik akhir-akhir ini menjadi sangat popular dan sangat akrab dengan telinga kita. Setiap kali memberikan sambutan para pejabat selalu menyampaikan istilah tersebut. Seolah-olah good governance menjadi jualan politik yang sangat laku untuk diperjualbelikan. Saya yakin banyak masyarakat yang sudah tahu apa itu good governance, tetapi untuk bisa menggambarkan wujud nyata dari istilah tersebut saya tidak terlalu yakin semua orang akan dapat menjelaskan dengan benar, bahkan saya belum haqqul yaqin bahwa pejabat yang sering mengungkapkan istilah good governance juga akan dapat menjelaskan gambaran nyata dan sesungguhnya dari istilah tersebut.

Nah, untuk sedikit membantu penulis mengutip rumusan hasil Seminar Nasional Tata Pemerintahan Kota yang Baik yang dilaksanakan di Jakarta pada Mei 2001. Good Governance adalah suatu tata pemerintahan yang mendasarkan diri pada prinsip-prinsip (yang kemudian dikenal dengan “Sepuluh Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik”), antara lain : Partisipasi, Penegakan Hukum, mewujudkan adanya penegakan hukum dan kepastian hukum yang adil Transparansi, Responsivness/Tanggap, Kesetaraan, Visi Strategis, Efektifitas dan Efisiensi, Profesionalisme, Akuntabilitas dan Pengawasan.
Sejujurnya bagi masyarakat, mereka tidak akan memperdebatkan definisi tersebut, yang penting adalah pemerintah dapat memberikan pelayanan public secara cepat dan mudah. Kalau mau mengurus ijin apa saja ada standar pelayanan minimal lengkap dengan prosedur yang harus dilalui dan kalau pun ada biaya yang harus dikeluarkan harus jelas tarif-tarifnya. Selebihnya penyelenggara pemerintahan mau transparan soal kebijakan dan alokasi anggaran serta pelaksanaan kegiatan pembangunan.
Kembali soal good governance diatas, tanggal 10 Oktober 2005 seolah menjadi tonggak baru penyelenggaraan pemerintahan di Kalimantan Selatan, masyarakat berharap dengan Kepala Daerah yang terpilih secara langsung akan membawa perubahan menuju Kalimantan Selatan Tersenyum. Hal ini beralasan karena dalam kurun waktu 1 bulan setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan tgl 5 Agustus 2005, Provinsi ini dengan penuh kebanggaan ditetapkan sebagai salah satu pilot project pelaksanaan Good Governance di Indonesia. Gubernur, Bupati dan Walikota beserta DPRD se Kalimantan Selatan menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) pelaksanaan Good Governance dihadapan Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Sebuah proklamasi yang sangat berani disaat proses reformasi sedang bergerak entah kemana, apalagi reformasi birokrasi yang dulu pernah digaungkan menemui jalan buntu ditikungan otonomi daerah yang setengah hati itu. Namun demikian sebuah ikrar suci telah ditandatangani, dan inilah saatnya memperbaiki kinerja pemerintahan. Inilah satu langkah dari seribu langkah yang harus diambil oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mempersembahkan kepada masyarakat bahwa Pemerintah Provinsi bersungguh-sungguh mewujudkan visi menuju Kalimantan Selatan Tersenyum. Mengutip ungkapan Ketua BPK RI saat ramah tamah dengan Gubernur dan jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tgl 9 Agustus 2006 mengatakan, “Syukurlah kalian sudah bertobat dengan Good Governance ini”. Artinya MoU tersebut adalah pengakuan terhadap “dosa-dosa” pemerintahan dimasa lalu dan mengandung sebuah tekad kuat untuk bertobat, serta memperbaiki kinerja pemerintahan untuk lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola pemerintahan. Selanjutnya memperbaiki pelayanan public melalui komitmen standar pelayanan minimal kepada masyarakat, mengurangi terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran, dan mengurangi korupsi disetiap satuan kerja perangkat daerah.
Setahun sudah kita berwacana dengan Good Governance ini, kunjungan kerja dan studi banding ke provinsi dan kabupaten/kota dibeberapa tempat yang dianggap berhasil mempraktekkan Good Governance sudah pula dilakukan tetapi apakah masyarakat sudah merasakan perbedaan pelayanan dasar semacam pembuatan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dll antara sebelum era good governance dan setelah era good governance, atau minimal terasa denyut nadinya dalam pemerintahan, atau sudahkah pejabat kita menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam membenahi instansi yang bersangkutan. Nah, kalau kita ambil contoh hasil jajak pendapat di Website GGIC/Good Governance Information Center sampai tgl 27 Agustus 2006 maka ada data yang mungkin perlu menjadi perhatian terhadap pelaksanaan good governance di Indonesia bahwa 38,6% mengatakan hanya wacana saja, 24,3% mulai terasa ada prakteknya, tetapi hanya 5,7% yang mengatakan sudah dipraktekkan, dan ada 31,4% yang mengatakan belum ada praktek sama sekali. Walaupun data diatas tidak bisa dijadikan referensi tetapi setidaknya ada yang menjadi bahan pembicaraan terkait pelaksanaan good governance ini di Indonesia. Jadi, bagaimana dengan Provinsi Kalimantan Selatan?
Terbitnya Peraturan Gubernur yang merubah Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) menjadi Inspektorat Propinsi (Itprop) adalah upaya positif untuk memberdayakan pengawasan internal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu pemprov juga sudah mempunyai Sekretariat Implementasi Good Governance bahwa juga sudah ada Laboratorium Good Governance satu-satunya di Indonesia yang bekerja sama dengan Fisip Universitas Lambung Mangkurat. Hal ini juga diikuti dengan bimbingan teknis bagi aparatur dengan mengubah mindset bahwa pejabat harus melayani bukan minta dilayani. Begitu pula dengan wakil rakyat, harus tetap memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.
Ada 3 pilar suksesnya good governance menurut FA Alijoyo dalam Trilogi of Governance. Tiga elemen governance yang terkait dan tidak terpisahkan dalam satu sistem pemerintahan adalah elemen penyelenggara pemerintahan, elemen pelaku bisnis swasta, dan elemen masyarakat. Ketiga elemen tersebut dapat kita sebut sebagai suatu trilogi. Masing-masing memiliki karakter tersendiri tetapi ketiganya tidak akan mampu berdiri dan berkembang sendiri-sendiri. Mereka mengarah pada satu tujuan yaitu kehidupan yang lebih baik bagi setiap warga masyarakat.
Kalau boleh kita katakan bahwa 3 pilar tersebut adalah parameter global yang tentunya harus diturunkan menjadi parameter-parameter keberhasilan dan kegagalan sebuah program yang lebih detail. Nah, sudahkah 3 pilar ini bersinergi untuk menghasilkan ledakan kebaikan yang menggetarkan nurani masyarakat. Mari kita nilai bersama..!