Saya beristighfar ketika semua fraksi kecuali PBB menyetujui Raperda Minuman Beralkohol ini akhirnya diketokpalu menjadi PERDA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL, 2 hari pasca peringatan kebangkitan nasional, tepatnya 22 Mei 2008 di forum Rapat paripurna DPRD Prov. Kal Sel. Perlu saya jelaskan bahwa dengan adanya perda ini bukan berarti kita MELEGALKAN miras di Kalsel, tapi semata-mata hanya untuk menyelamatkan Banua ini dari “air kencing setan” agar tidak dijual bebas dipinggir jalan. Perjalanan panjang untuk sebuah PERDA yaitu 1 tahun kurang 7 hari..! 29 Mei 2007 setahun yang lalu raperda ini kami ajukan.

Setelah pembahasan panjang dengan semua pihakdan belajar dari kasus perda no 1 tahun 2000 yang dianulir Depdagri, dan perda kota Banjarmasin no 6 tahun 2007 yang juga tidak disetujui Depdagri, akhirnya walau dengan berat hati DPRD mengalah sedikit lah. Tidak melarang TOTAL, tetapi Melarang dengan pengecualiaan boleh beredar secara terbatas di Hotel berbintang 3, 4, dan 5 (di Banjarmasin hanya ada 1 bintang 4 dan sekitar 10 bintang 3). Boleh juga beredar di restoran dengan tanda khusus talam kencana dan talam selaka (di kalsel hanya ada 1) dan bar atau klab malam yang mendapat izin khusus dari Bupati/walikota. Kalau Bupati/walikota tidak memberi izin berarti tidak bisa menjual miras, ini filter terakhir yang kita buat.

Persyaratan sangat ketat untuk izin peredaran dan pembatasan kuota, kalau tahun 2007 lalu hanya ada 19.884 orang wisatawan asing yang ke Kal Sel mengapa harus diberikan kuota mencapai 100.000 botol hanya untuk 1 distributor. Nah, ini kewenangan Gubernur untuk membatasi kuota sesuai kebutuhan wisatawan.

Masukan sangat banyak telah diberikan oleh seluruh stakeholders, termasuk kawan-kawan di blog ini saya ucapkan terima kasih. Juga kepada Polda Kal sel, Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Tinggi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, Balai POM, Ormas MUI Kal Sel, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Walubi, Parisada Hindu Dharma Indonesia, Persekutuan Gereja Pantekosta Indonesia, Keuskupan Kalsel, PHRI, Distributor Minuman Beralkohol, dan masukan dari kabupaten/kota khususnya Kab. Tapin, Kab. Banjar, Kab. Tanah Laut, Kab. Tanah Bumbu, Kab. Tabalong, Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru.

Saat ini kami sedang menunggu evaluasi dari Depdagri selama 1 bulan untuk menyetujui atau memberikan catatan, atau bahkan menolak Perda ini. Partisipasi masyarakat menjadi ujung tombak suksesnya pelaksanaan Perda Miras di kal Sel, setelah itu baru peran aparat penegak hukum, alim ulama, tokoh semua agama, dan diri kita semua. trims