Sudah lama saya ingin berbagi cerita tentang Perda Larangan Minuman Beralkohol, atau lebih mudah disebut Perda MIRAS. Kalau soal dampak dan fakta JAHAT nya miras sudah tidak terbantahkan lagi saya kira, dan setiap hari media cetak dan elektronik menyajikan berita tentang itu. Bahkan secara peraturan per-UU-an pun dengan tegas menjelaskan dampak “air kencing setan” itu dengan menyebutnya sebagai penyakit masyarakat

Lalu persoalan dilematisnya dimana?

Dalam banyak kesempatan, khususnya Konsultasi Publik dan Seminar Naskah Akademis Draft Raperda Miras tgl 29 Mei 2007 tak satu pun peserta menolak Larangan Minuman Beralkohol tersebut, bahkan Prof Ideham sangat keras bersuara.. Larang Total kata beliau. Namun ada permintaan dari PHRI (perhimpunan hotel) untuk diijinkannya miras tersebut dikonsumsi secara terbatas di hotel atau tempat tertentu. Sehingga Kal Sel sebagai daerah religius dan bermartabat segera menetapkan Larangan Minuman Beralkohol itu.

Sejatinya kita sudah punya Perda No 1 tahun 2000 ttg Larangan Minuman Beralkohol yang melarang secara total peredaran miras di Kal Sel. Tetapi setelah 3 tahun berlaku tiba-tiba Mendagri melalui Kepmendagri nya membatalkan perda tersebut. Saat itu ada keanehan juga mengapa DPRD diam saja, mungkin lagi transisi menjelang PEMILU 2004 kali lah. Nah, begitulah akhir dari episode pertama.. PERDA Miras tersebut keok oleh senjata sakti sang Mendagri. Lalu kemudian DPRD yang baru dilantik tgl 9 Oktober 2004, wacara menghidupkan kembali perda miras mulai bergelora. Sampai akhirnya awal 2007 komisi 1 DPRD KalSel menggunakan hak inisiatifnya mengajukan RAPERDA Miras dengan sebuah tekad, bahwa perda ini sangat diperlukan oleh kita semua demia masa depan generasi yang lebih baik. Kita tidak ingin generasi Kencing Setan ini bergelimpangan disudut-sudut emperan toko sudimampir atau pasar antasari dan diseluruh wilayah kalsel mulai Tanjung, banjarmasin sampai kotabaru.

Semangat 45 menggelora kembali didada setiap anggota DPRD khususnya 12 orang anggota Komisi 1. Akhirnya draft raperda ini rampung dan diajukan ke sidang paripurna, semua berjalan mulus, namun 2 konsep maju sekaligus. Draft 1 Larangan Minuman Beralkohol secara total tanpa pengecualian, sekali dilarang tetap dilarang tanpa dispensasi baik untuk alasan orang bule yang nginap di hotel atau orang bule kepala hita. Draft 2 Melarang juga tetapi dengan pengecualian boleh beredar secara terbatas di hotel, bar, tempat tertentu yang diberi izin walikota/bupati.

Disinilah dilematis itu bermula….

Kalau melarang total, artinya kita melawan pemerintah pusat. Kita akan mengulangi nasib tragis perda no 1 tahun 2000 karena bertentangan dengan Kepres No 3 tahun 1997 ttg Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, juga Peraturan Menteri Perdagangan No 15 tahun 2006 yang mengatur pengendalian. Kita pun akan mengulangi nasib Perda Kota Banjarmasin No 16 tahun 2007 ttg miras ini yang melarang secara total peredaran dan konsumsi miras di Banjarmasin.

Kalau melarang dengan pengecualiaan, juga ada dilema bahwa kita mengizinkan miras ini beredar di Kalsel, dikonsumsi secara terbatas dan ditempat tertentu. Siapakah yang sanggup menjawab jika seandainya masyarakat kalimantan selatan bertanya, atau datang bebondong-bondong ke gedung DPRD bahwa DPRD telah melecehkan rakyat. DPRD tidak mendengar suara rakyat yang menghendaki LARANGAN TOTAL, tanpa kecuali… dan mereka tak mau tahu dengan segala aturan pusat itu. Apalagi memang ada api dalam sekam tentang hubungan pusat dan daerah yang setiap saat bisa meledak..!!!

Namun ada harapan, bahwa pilihan kedua ini adalah upaya awal untuk melarang secara total. Daripada tidak ada aturan seperti sekarang, miras beredar bebas, polisi tak punya dasar hukum menangkap penjual dan pengedar atau pemabuk dipinggir jalan atau direstoran. Karena KUHP sangat longgar dalam hal ini, hukuman sangat ringan dan yang bisa ditindak hanya seorang yang mabuk dan mengganggu orang lain, atau bahasa sederhananya silakan mabuk asal tidak mengganggu orang lain kira-kira begitu.

Nah, inilah dilematis itu… kusampaikan ini untuk mewakili situasi kebatinan secara pribadi dan mungkin DPRD… semoga ada masukan yang berarti sebelum ketok palu tanda setuju. Tolong berikan kami pertimbangan yang bijaksana agar kami sebagai wakil rakyat bisa mengambil keputusan yang bijak dan benar secara peraturan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Karena pada akhirnya keputusan harus diambil dengan semua resikonya. Salam dari rumah banjar….

About these ads